Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
TNI

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD T.A 2022

2
×

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD T.A 2022

Sebarkan artikel ini


Pemalang – Pelaksana harian (Plh) Bupati Pemalang Moh Sidik menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD T.A 2022.

Advertisement
Example 300x600
Scroll kebawah untuk lihat konten

Raperda disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pemalang dalam sebuah rapat paripurna di ruang paripurna dewan setempat, Jumat (16/6/2023).

Moh Sidik saat penyampaian Raperda tersebut mengatakan penyampaian Raperda ini merupakan mandatory konstitusional, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali.

Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Diketahui beberapa waktu yang lalu, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.

Dalam LHP tersebut, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini berarti bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang bersifat material, kecuali untuk dampak hal -.hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

“Oleh karena itu, kepada jajaran Pemkab Pemalang, ke depan mari kita introspeksi dan segera berbenah dalam rangka memperbaiki kualitas tata kelola keuangan daerah dimulai tahun berjalan ini,” ajak Sidik.

Disebutkan hal- hal yang dikecualikan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 tentunya menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah untuk bekerja lebih baik lagi ke depan.

“Sehingga kita mampu bangkit dan bekerja lebih baik demi kemajuan dan kesejahteraan warga masyarakat Pemalang,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu secara ringkas menyajikan angka – angka pada pos -pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai materi inti dari Raperda sebagai berikut.

Untuk pos -pos Laporan Realisasi Anggaran yaitu, Pendapatan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar 2,493 triliun atau 98,819 dari target yang telah ditentukan sebesar 2,523 triliun.

Realisasi tersebut menurut Sidik turun 4,286 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar 2,605 triliun.

Kemudian Belanja, jumlah realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar 2,034 trillun atau 91,644 dari anggarannya sebesar 2,220 triliun. Realisasi tersebut naik 0,39 % jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021 sebesar 2,026 triliun

Follow Berita Lengkap CMI News di Geoogle News

Example 728x250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *